Monday, 21 January 2008

Nusron kamu dibayar berapa sama Altimo , jangan munafik



dpr.go.id - rr. komisi VI, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid mengusulkan kementrian BUMN membeli kembali (buy back) saham Sing Tell yang ada di Indosat.Usulan tersebut disampaikan Nusron saat rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Deputi Menneg BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi Roes Aryawijaya, Dirut PT. TELKOM Arwin Rasyid dan Wakil Dirut PT.Indosat Kaizad B Heerje di Gedung DPR Jakarta, Senin malam (12/6).“Saya ingin mengetahui kapan pemerintah bisa membeli kembali saham Sing Tell yang ada di Indosat,”katanya.Menurut Nusron Pmerintah sanggup untuk membeli kembali saham Indosat melalui kantong-kantong seperti Jamsostek, Taspen atau pos-pos pendanaan lainnya yang sejenis.“Tindakan ini dilakukan guna menyelamatkan industri yang ada dan dimiliki oleh pemerintah,” jelasnya.Hal yang sama juga diungkapkan oleh Aria Bima anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP. setuju atas apa yang yang diusulkan oleh Nusron, yaitu pembelian kembali saham Sing Tell sebanyak 42 persen yang ada di Indosat perlu dilakukan.Alasannya, lanjut Ario Bimo bahwa memang seharusnya kepemilikan saham terbesar BUMN dimiliki oleh pemerintah kita sendiri dan bukan dikuasai oelh pihak asing atau swasta.Menanggapi pertanyaan tersebut, Roes Aryawijaya menjelaskan bahwa pihaknya harus sangat berhati-hati atas rencana share buy back saham Indosat dari pihak asing atau swasta.Dan menurutnya, Menneg BUMN juga telah mengirimkan surat ke Singapore Teknologis Telemedia (STT) untuk menanyakan kemungkinan STT akan menjual sahamnya.“Surat dari Menneg telah diterima oleh pihak STT, namun ternyata jawaban adalah bahwa mereka belum mau menjual sahamnya,karena itu kami tidak bisa memaksakan mereka untuk menjualnya,”terang Roes.Roes menambahkan bahwa pihaknya tetap dan secara bertahap akan terus mencoba untuk bisa membeli kembali saham yang ada di Indosat.Pertanyakan Alasan Mundurnya Khasnul SuhaiminDikesempatan yang sama juga, Nusron Wahid juga mempertanyakan alasan dari mundurnya Khasnul Suhaimin dari posisi Direktur Utama Indosat. berdasarkan informasi, Khasnul mengundurkan diri karena ketidaknyamanan dirinya dalam menjalankan kebijakan good governance pada perusahaan tersebut yang dinilainya banyak di intervensi oleh pemegang saham minoritas.“Ketidak sesuaian serta ketidaknyamanan dengan para pemegang saham itulah yang menurut saya membuat saudara Khasnul mengundurkan diri sebagai Dirut Indosat,” ujarnya.Menanggapi hal tersebut, Roes melihatnya sebagai kehendak pribadi dari diri Khasnul sendiri, dan ia menerangkan bahwa senbenarnya proses dalam pergantian Dirut Indosat yang mengundurkan diri berdasarkan kehendak sendiri telah termuat pada anggaran dasar Indosat yang juga mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia.“Dalam anggaran dasar tersebut, telah tercantum proses penggantian Dirut atas kehendak sendiri diberi waktu maksimal 90 hari untuk berpikir,” terangnya.Dan ia menegaskan bahwa setalah lewat dari 90 hari, maka para pemegang saham akan segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa untuk menentukan pengganti Khasnul sebagai Dirut Indosat

Ada Konspirasi di Balik Buy Back Indosat, Nusron wahid Terima 5 Milyar dari altimo

Belum kelar kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap keberadaan Temasek di Indosat. Tiba-tiba muncul dugaan adanya konspirasi di balik buy back saham Temasek di Indosat. Isu konspirasi ini bisa dikatakan cukup menghebohkan. Selain diduga melibatkan pejabat KPPU, juga diduga melibatkan pejabat di Kementerian Negara BUMN dan bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Munculnya dugaan konspirasi ini bermula dari dua lembar faksimili yang diterima Hukumonline akhir pekan lalu. Press release bertajuk 'Konspirasi Perusahaan di Balik Isu Buy Back Indosat' itu memaparkan secara gamblang sebuah konspirasi yang disponsori perusahaan asal Rusia, Altimo-Alfa Group-dalam skenario buy back Indosat. "Setelah diselidiki, ternyata ada kepentingan kelompok usaha asal Rusia yaitu Altimo-AlfaGroup yang mendalangi gencarnya tuntutan buy back tersebut. Altimo-AlfaGroup mencoba menunggangi isu buy back Indosat untuk mengambil keuntungan bisnis mereka," demikian petikan press release yang ditandatangani Musarman, Koordinator Institute for Analysis of Information and Technologies Business (IA-ITB). Dalam press release itu disebutkan bahwa Altimo-AlfaGroup adalah bagian dari Alfa Group, sebuah konglomerat raksasa di Rusia. Altimo-Alfa menyediakan tak kurang AS$ 2 miliar untuk membeli saham Indosat. Dengan dana AS$ 2 miliar ini pemerintah akan membeli 41,9 persen saham Temasek di Indosat. Rencananya, saham tersebut akan dibagi dua. Pemerintah akan mendapat 15 persen, dan Altimo-AlfaGroup mendapat 26,9 persen. Namun, saham senilai 15 persen 'hadiah' dari Altimo-AlfaGroup tersebut bukanlah gratis. Pemerintah harus membayar kembali melalui dividen yang didapat. "Cara ini yang dilakukan Altimo-Alfa untuk mengambil alih saham-saham telekomunikasi di negara dunia ketiga. Dan, Altimo hendak menjadikan Indosat sebagai tempat pencucian uang (money laundering) hasil aktivitas bisnis ilegal mereka di Rusia," demikian stateman lain press release itu. Saat ini ditengarai perwakilan Altimo-Alfa di Jakarta tengah sibuk melakukan lobi untuk memuluskan rencana Altimo-Alfa membeli saham Indosat. Lobi itu ternyata juga didukung dengan kekuatan finansial. Dalam press release itu dipaparkan bahwa dana Rp 10 miliar siap digelontorkan untuk setiap anggota DPR yang berhasil di lobi. Selain itu, pimpinan dan anggota KPPU juga menjadi target untuk memuluskan rencana Altimo tersebut. Kompensasi sebesar Rp 5 miliar untuk urusan lobi ini diyakini telah disiapkan. Yang tak kalah menarik, lembaga INDEF disebut dalam press release itu diduga telah dibayar Altimo sebesar Rp 3 miliar. Dana sebesar itu dipakai untuk membuat kajian mengenai monopoli Temasek. Kajian ini akan dijadikan bukti pada pengadilan di KPPU nantinya Bukan Isapan Jempol?Belum jelas kebenaran dari isi press release itu. Musarman yang menandatangani press release bak ditelan bumi. Dihubungi sejak Senin (30/4) hingga berita ini diturunkan, telepon selulernya selalu bernada sibuk. Demikian juga dengan Suharto-seseorang yang disebut dalam press release itu sebagai perwakilan Altimo-Alfa di Jakarta-telepon selulernya selalu dalam posisi OFF. Meski belum jelas, isu adanya perusahaan Rusia yang hendak membeli saham Temasek di Indosat telah bergulir cepat. Apalagi, sinyal keinginan perusahaan Rusia ini yang ingin menancapkan bisnisnya di industri telekomunikasi Indonesia telah lama dilontarkan. Boleh jadi, ini bukan isapan jempol semata. "Kami menyadari tidak banyak investor asal Rusia yang menanamkan modalnya di Indonesia, tetapi bagaimanapun harus ada yang memulai," kata Kirill Babaev, salah seorang Vice President ALTIMO, dalam kesempatan jumpa pers di Jakarta pada penghujung tahun lalu. Kirill tidak memungkiri bahwa keputusan ALTIMO untuk melakukan investasi di Indonesia merupakan 'buah' positif dari kunjungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono awal Desember lalu ke negeri Beruang Merah itu. Selain itu, ALTIMO juga melihat ada potensi pasar yang cukup besar pada bisnis telekomunikasi Indonesia. Andrei Zemnitsky, Vice President ALTIMO, mengatakan ALTIMO sudah membidik beberapa perusahaan telekomunikasi Indonesia. Investasi akan dilakukan pada tahun 2007 dengan membeli 20 persen hingga 30 persen saham perusahaan telekomunikasi. Dia mengisyaratkan pilihan ALTIMO tidak akan beranjak pada tiga perusahaan telekomunikasi terbesar di negeri ini, yakni Indosat, Telkomsel, dan Excelcomindo. Dana segar yang disediakan pun tidak tanggung-tanggung, 2 milyar dollar AS yang akan dikonversikan dalam bentuk kepemilikan saham di beberapa perusahaan telekomunikasi nasional. Sinyal ini diperkuat dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam berbagai kesempatan menyatakan, pemerintah ingin membeli kembali saham Indosat. Tak hanya itu, sejumlah kalangan di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terus berupaya menggalang dukungan untuk mendorong rencana tersebut. Bahkan, ada dugaan pemerintah Indonesia telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan Altimo, anak perusahaan Alfa Group. Berdasarkan dokumen yang ada, pertemuan itu digelar di Jakarta, Moskow, dan Dubai. Pemerintah diwakili Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto dan timnya. Dokumen internal Altimo itu berisi poin-poin yang mesti disampaikan oleh perwakilan Altimo di Jakarta kepada Wakil Presiden dan Menteri Negara BUMN. Ramai-ramai KlarifikasiTentu saja, yang paling tersodok adanya isu di atas terutama soal 'biaya lobi' adalah Didik J Rachbini. Ketua Komisi VI-yang disebut dalam press release yang berhasil dilobi pihak Altimo-AlfaGroup--ini menandaskan bahwa itu bisa dikategorikan sebagai contempt of parliament. "Kalau perlu kita akan memanggil Musarman dan pihak terkait lainnya. Biar masalah ini kelar," jawabnya melalui pesan singkatnya (SMS). Jawaban hampir senada disampaikan oleh anggota Komisi VI lainnya, yakni Fachri Hamzah (Fraksi PKS), dan Nusron Wahid (Fraksi Partai Golkar). Keduanya, juga disebut dalam press release itu yang telah berhasil dilobi pihak Altimo-Alfa Group. Ketua KPPU Muhammad Iqbal yang juga dituding telah menerima 'pelicin' sebesar Rp 5 miliar dalam pemeriksaan terhadap Temasek pun hanya geleng-geleng kepala. "Itu tidak masuk akal. Saya sendiri tidak tahu menahu soal tuduhan itu," ujarnya. KPPU, lanjut Iqbal hanya memeriksa, apakah kasus Temasek itu telah melanggar UU No. 5 Tahun 1999 atau tidak. Dan, apakah suatu persaingan usaha itu sehat atau tidak. Dalam perkara temasek ini, KPPU mendasarkan pemeriksaan pada 3 pasal, yaitu Pasal 17, Pasal 25 dan Pasal 27. "Lebih sedikit dari pasal-pasal yang dituduhkan FSP BUMN," akunya. Menanggapi tudingan bahwa KPPU terlalu memaksakan diri memeriksa kasus Temasek padahal kasus itu sudah kadaluarsa, Iqbal menjelaskan bahwa KPPU berpedoman pada Peraturan Komisi No.1 tahun 2006. Begitu ada laporan yang dilayangkan, hal itu tidak semerta-merta dianggap sebagai laporan resmi. Ada klarifikasi dulu sebelumnya, misalnya identitas pelapor. Menurut Iqbal, KPPU secara resmi mencatat laporan dari FSP BUMN pada 22 Desember 2006. Setelah diterima, proses berikutnya adalah klarifikasi yang dapat memakan waktu selama 30 hari. Dan, jika dianggap perlu dapat ditambah 30 hari lagi. Disini KPPU-pun sudah memintakan cross-check kepada Indosat dan Telkomsel. Jika memang ada bukti awal pelangaran UU No. 5 tahun 1999, maka perkara masuk ke tahap pemberkasan, dimana rentang waktunya juga selama 30 hari. Pemeriksaan pendahuluan merupakan kelanjutan dari proses pemberkasan. Awal April lalu, KPPU baru membentuk tim pemeriksaan pendahuluan untuk perkara Temasek ini. "Jadi tidak ada itu daluwarsa. Semuanya on-time. Kalau ada yang bilang daluwarsa, hitungannya darimana?" seloroh Iqbal. Sementara itu, Koordinator Federasi Serikat Pekerja BUMN (FSP BUMN) Arief Poyuono mengaku telah mendengar tentang adanya isu konspirasi di balik buy back Indosat. Bahkan, ia juga mendengar bahwa Altimo-Alfa ini telah menunggangi laporan FSP BUMN ke KPPU soal Temasek itu. Altimo-Alfa juga aktif mengkondisikan ekspose besar-besaran aktivitas FSP BUMN melaporkan Temasek ke KPPU. Meski demikian, Arief mengaku tidak begitu mengenai sosok Musarman. "Ia pernah menelepon saya dan tanya soal kasus Temasek. Secara fisik, saya belum ketemu. Saya sih menduga, mungkin ada benarnya apa yang diungkap dalam press release itu," paparnya. Nah, lo??(CRV/Lut)
document.write('');

Nusron Wahid Anggota DPR pemeras nomor wahid


Banyak yang menjuluki anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini sebagai "politisi santri". Mungkin, julukan itu memang tepat dialamatkan kepada mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) periode 2002-2003 ini. banyak pula yang mengetahui bahwa dia adalah anggota dpr yang suka meras BUMN , dan Nusron juga merupakan PR dari altimo yang dibayar 5 milyar untuk memeuluskan buyback indosat oleh Altimo
Walau dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga santri, hasrat berpolitik pria kelahiran Kudus 12 Oktober 1973 ini selalu bergejolak. Tak mengherankan bila jiwa politisinya pun makin kian terasah setelah terjun langsung menjadi aktivis pergerakan di PMII dan aktivis mahasiswa saat duduk di bangku kuliah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Namun geraknya di dunia politik hampir tak pernah lepas dari warna agama.
Karena itu wajar saja bila Nusron kini dipercaya sebagai Ketua Panitia Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Golkar Korbid Keagamaan. Bagi dia, peran dan fungsi agama harus dioptimalkan dalam menyelesaikan permasalahan bangsa, seperti pengentasan kemiskinan.
"Partai Golkar saat ini sedang menggodok konsep untuk mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan agama," kata Wakil Koordinator Balitbang PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) itu.
Mantan wartawan Bisnis Indonesia yang juga anggota Departemen Keagamaan DPP Partai Golkar itu yakin agama bisa menjadi pedoman hidup, tak terkecuali bagi seorang wakil rakyat seperti dirinya.
Suami dari Dily Rosi Timadar ini juga yakin, bila wakil rakyat berjuang semata-mata untuk rakyat, maka citra lembaga DPR bisa menjadi lebih baik. "Agama dan politik bisa berjalan beriringan demi kemaslahatan bangsa dan negara," katanya, yakin. (M Kardeni)

Nusron Wahid Penghianat Aktivis Mahasiswa


JAKARTA- Mantan Ketua Umum PB Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Nusron Wahid geram dituduh sebagai pengkhianat oleh kalangan aktivis prodemokrasi karena menjadi salah seorang dari tiga calon anggota legislatif (caleg) Partai Golkar. dan juga telah menerima sejumlah dana dari PT Altimo Rusia dalam kasus pemeriksaan Temasek oleh KPPU sebesar 5 milyar
"Sekarang situasi sudah berubah, Golkar tidak lagi menjadi mesin politik Orde Baru seperti dahulu," ujar Nusron kepada Suara Merdeka di Jakarta, kemarin. Dia kini menjadi caleg nomor satu untuk daerah pemilihan Kudus, Pati, dan Demak.
Nusron mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan aktivis yang mengklaim prodemokrasi yang sangat kecewa atas sikap tiga rekannya yang menjadi caleg dari Partai Golkar. Tiga aktivis yang dituding adalah Nusron Wahid (PMII), M Lutfi (Forkot), dan Bernard (Famred).
Tuduhan berkhianat itu disampaikan aktivis Forkot Adian Napitupulu. Pasalnya, pada 1998 ketiga aktivis itu berteriak melawan Partai Golkar. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Presiden KM Universitas Trisakti Andre Rosiade dan Anton dari Forum Bersama (Forbes).
Menanggapi hal itu, Nusron mengatakan, Golkar sekarang berbeda dari yang dahulu. Artinya, dahulu dijadikan mesin dan kendaraan politik Orde Baru.
"Dahulu harus dikritik karena digunakan kendaraan politik Orde Baru."
Situasi sekarang sudah berubah. Dalam pandangannya, Partai Golkar sudah menjalankan sistem demokratisasi. Penentuan calon presiden lewat konvensi adalah contoh nyata penerapan demokrasi di Partai Golkar melebihi partai-partai lain.
"Masalah visi dam misi reformasi telah diterapkan oleh Partai Golkar. Tidak ada alasan menuduh seperti itu, apalagi disebut berkhianat. Golkar sekarang seperti cita-cita reformasi yang menekankan perlunya demokratisasi."
Pada masa lalu, dia mengakui ada individu yang menjadikan Golkar sebagai kendaraan politik dan itu harus dikritik. "Sekarang banyak partai baru yang lebih buruk ketimbang partai dahulu. Itulah alasan (saya) memilih jadi caleg Partai Golkar."
Nusron juga membantah, masuknya dia sebagai caleg Golkar karena pemikiran pragmatis. Partai tersebut jelas tidak seperti dahulu, sehingga dia harus merogoh koceknya untuk operasional pencalonan itu. "Untuk dana ke sana ke mari harus biaya pribadi," ujarnya.
Jadi, tuduhan memperoleh keuntungan materi adalah tidak benar. Pasalnya, untuk menjadi caleg harus melakukan pembinaan di daerah pemilihnya, dan itu membutuhkan dana. "Jadi tidak benar, kalau hanya mengejar materi."(di-78j)